Optimalisasi Tata Kelola ASN, Biro Organisasi Dampingi BPBD Papua dalam Penyusunan Informasi Jabatan dan Penginputan SI-ASN
JAYAPURA – Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua menggelar kegiatan pendampingan teknis bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Provinsi Papua terkait penyusunan informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, serta penginputan data ke dalam aplikasi Sistem Informasi Aparatur Sipil Negara (SI-ASN). Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang Rapat Biro Organisasi, Lantai 8 Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Kamis (20/11/2025) mulai pukul 10.00 WIT.
pendampingan ini bertujuan memberikan pemahaman teknis kepada para pejabat dan pegawai BPBD mengenai penyusunan informasi jabatan, analisis kebutuhan pegawai, hingga proses penginputan data ke aplikasi SI-ASN yang menjadi sistem utama dalam pengelolaan data kepegawaian nasional. Melalui pendampingan ini, peserta diharapkan mampu menyusun job description, memetakan kebutuhan pegawai sesuai beban kerja, serta memastikan seluruh informasi jabatan terekam dengan baik dalam sistem.
Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Linda Onibala S.Sos, MM, hadir secara langsung untuk membuka kegiatan dan memberikan arahan. Dalam sambutannya, Linda menekankan pentingnya akurasi data jabatan sebagai fondasi reformasi birokrasi.
"Penyusunan informasi jabatan bukan sekadar formalitas administrasi, melainkan peta jalan bagi kita untuk menempatkan orang yang tepat di posisi yang tepat. Terlebih bagi BPBD yang memiliki tugas krusial dalam penanggulangan bencana, struktur dan kebutuhan pegawainya harus terpetakan dengan jelas dan terinput rapi dalam sistem nasional (SI-ASN)," ujar Linda Onibala
Tim dari Sub Bagian Analisis Jabatan Biro Organisasi memberikan arahan teknis, bimbingan langkah demi langkah, serta melakukan pengecekan langsung terhadap kelengkapan data yang diinput oleh para peserta. Antusiasme peserta terlihat dari banyaknya diskusi dan konsultasi teknis terkait penyusunan dokumen maupun penggunaan aplikasi.
Antusiasme terlihat dari para peserta BPBD Provinsi Papua yang aktif berdiskusi terkait kendala teknis dalam layanan perencanaan kebutuhan pegawai. Diharapkan, pasca kegiatan ini, BPBD Provinsi Papua memiliki data kepegawaian yang mutakhir, sehingga proses administrasi, kenaikan pangkat, hingga perencanaan karir pegawai dapat berjalan lebih efisien dan transparan.
