BIRO ORGANISASI PERKUAT PEMAHAMAN ASN MELALUI COACHING CLINIC ARAH KEBIJAKAN TATA NASKAH DINAS
JAYAPURA — Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Papua menyelenggarakan kegiatan Coaching Clinic Arah Kebijakan Tata Naskah Dinas di Ruang Rapat Biro Organisasi, Lantai 8 Kantor Gubernur Provinsi Papua, pada Jumat 23 Oktober pukul 13.00 WIT. Kegiatan ini menjadi forum penguatan pemahaman aparatur sipil negara (ASN) mengenai tata naskah dinas sebagai bagian penting dari penyelenggaraan administrasi pemerintahan yang tertib, seragam, dan sesuai ketentuan.
Kegiatan dibuka dengan arahan Kepala Biro Organisasi Setda Provinsi Papua, Linda Onibala, S.Sos., M.M. Dalam arahannya, ia menegaskan bahwa pemahaman tata naskah dinas perlu dimiliki oleh seluruh ASN di lingkungan Biro Organisasi, mengingat hal tersebut berkaitan langsung dengan tugas dan fungsi biro dalam penyusunan serta pembinaan tata naskah dinas. Ia juga menekankan landasan kebijakan “Satu Sistem, Satu Pedoman” agar bentuk, format, dan tata cara penyusunan naskah dinas diterapkan secara konsisten di lingkungan pemerintah daerah.
Materi teknis disampaikan oleh Kepala Bagian Ketatalaksanaan, Laurens, S.H., M.H. Ia menjelaskan bahwa tata naskah dinas merupakan pengetahuan dasar yang harus dikuasai ASN untuk mendukung tertib administrasi, keselarasan dengan kebijakan pemerintah pusat melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2023, serta kepastian hukum berdasarkan peraturan daerah yang berlaku, termasuk Peraturan Gubernur Papua Nomor 2 Tahun 2024 dan Nomor 83 Tahun 2024 sebagaimana disebutkan dalam materi kegiatan. Pemaparan juga mencakup istilah kunci berupa naskah dinas, tata naskah dinas, dan naskah dinas elektronik, serta pengelompokan naskah dinas ke dalam tiga jenis, yaitu naskah dinas arahan, korespondensi, dan khusus.
Untuk memperjelas penerapan di lingkungan kerja, narasumber menampilkan contoh format naskah dinas yang benar dan sesuai ketentuan. Pembahasan meliputi penggunaan paraf hierarki dan paraf koordinasi sesuai fungsi dan peruntukannya, serta tata cara terkait disposisi dan nota dinas. Selain itu, dijelaskan 12 unsur naskah dinas yang perlu diperhatikan, yakni kop; penomoran; kertas; tinta; huruf dan spasi; ruang tepi; nomor halaman; tembusan; lampiran; paraf, tanda tangan, dan stempel; amplop dan map; serta penggunaan bahasa asing. Penekanan pada unsur-unsur tersebut diharapkan membantu ASN menyusun dokumen yang jelas, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Kegiatan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab sebagai ruang bagi ASN untuk mengklarifikasi ketentuan dan menyampaikan hal-hal teknis yang ditemui dalam pelaksanaan tugas. Coaching clinic ditutup oleh Kepala Biro Organisasi bersama Kepala Bagian Ketatalaksanaan dengan arahan agar materi yang dibagikan dipelajari dan dipahami, kemudian diterapkan secara konsisten dalam pekerjaan sehari-hari. Melalui kegiatan ini, Biro Organisasi Setda Provinsi Papua mendorong terwujudnya tata kelola administrasi yang tertib, efektif, dan selaras dengan ketentuan tata naskah dinas.
